Darmaji, adalah profil yang masih tersisa dari sejarah transmigrasi di Indonesia. Kini ia sudah berusia sangat udzur, diatas 70 tahun. Ia adalah bekas petugas dinas kesehatan yang berada di Kecamatan Sembakung. Hidup di desa ini sudah ia alami sejak tahun 1960an.

“Waktu itu saya naik kapal laut sampai ke Tarakan. Kita singgah dulu di Madura. Selebihnya naik perahu kayu yang ditumpangi beberapa orang dengan mendayung. Saya menginjak Tarakan sekitar tahun 1956”. Ujarnya, mengenang masa-masa sulit menuju Sembakung tempat terakhir dimana ia menggantungkan nasibnya. Nasib merantau ia harus lakoni untuk meraih hidup yang lebih baik. Ia sendiri adalah orang Jawa, keluarganya sebagian besar masih tinggal di Jawa Tengah. Mungkin, di masa itu Darmaji adalah satu-satunya yang memiliki semangat mengarungi lautan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Ia hanya berbekal informasi serba sedikit bahwa di Kalimantan Timur dibutuhkan beberapa orang untuk mengisi posisi di dinas-dinas pemerintahan.

Yang dialami Darmaji kemudian menjadi kegairahan bersama ketika iklan pemerintah mendorong transmigran dari Jawa untuk menjadi “manusia baru”. Sayangnya, sejarah transmigrasi di Indonesia tidak memerlukan referensi sejarah seperti kaum migran Anglo Saxon yang menghuni benua Amerika untuk memulai hidup baru. Prosesnya sungguh berlainan. Di Benua Amerika, para pendatang digenangi impian-impian baru karena pesona dan kekayaan negeri Paman Sam yang menggiurkan. Mereka hanya membutuhkan adaptasi (dalam prakteknya adalah pemusnahan) terhadap penduduk-penduduk pribumi di Benua yang dilewati sungai Amazon ini. Semangat kaum migran inilah yang menyelimuti sejarah pembentukan negara modern di Amerika. Beruntung dan tajir sebagai petani, pendulang emas, peternak, saudagar,  orang-orang migran ini membentuk kelas-kelas menengah baru. Kelas inilah yang mewarnai bahkan menentukan karater negara bangsa Amerika saat ini.

Sebaliknya, hubungan antara negeri para kaum migran (terutama dari Eropa) dengan Amerika sebagai tanah harapan tidak mirip dengan relasi antara Jawa dan non Jawa. Paska penaklukan oleh Mister Columbus atas wilayah Amerika ini, orang-orang Eropa digenangi oleh semangat dua revolusi besar yang terjadi di Eropa: revolusi Inggris (revolusi industri) dan revolusi Prancis. Kekuatan revolusioner ini mendorong etos orang-orang Eropa sebagai individu dengan kekuatan egonya sebagai bangsa penakluk yang berusaha melebarkan imperiumnya di tempat lain. Progress (kemajuan) tidak semata ia bawa sebagai etos resmi untuk mengubah hidupnya, tetapi konsep “kemajuan” telah melekat sebagai semangat kolektif untuk mengubah peradaban-peradaban negeri lain menjadi peradaban yang sesuai dengan mereka. Mungkin saja, ketika peradaban baru ini dibuka, pada akhirnya adalah penindasan dan penaklukan.

Di Indonesia, kita tidak melewati proses seperti itu. Hampir seluruh wilayah Antah Berantah di negeri Transmigran adalah onak dan duri. Kaum transmigran sendiri hanya membekali diri mereka dengan cangkul dan palu. Tidak lebih dari itu, karena bisa mengubah hidup mereka sekeluarga saja, ia bayangkan itu sebagai perubahan yang sungguh besar. Tentu saja mereka berubah, karena kini mereka memiliki kebebasan untuk menguasai lahan seluas mungkin. Jadi, perubahan itu sebatas kepemilikan lahan, tidak jauh dari itu. Jangan berharap bahwa dengan menguasai puluhan hektar tanah mereka bisa menyulap lahan-lahan ini menjadi sumber-sumber ekonomi yang berharga.

Sampai puluhan tahun, teknologi mereka untuk mengais rejeki saja belum berubah. Mereka tetap menjadi petani dengan cangkulnya, tetapi petani yang selalu kesulitan mendapatkan pasar untuk mendistribusikan komoditas pertaniannya. Betapa tidak, sejauh mata memandang, kita hanya bisa melihat ladang-ladang dan hutan belantara ratusan hektar dengan sungai-sungai yang sering meluap. Desa-desa ditepi sungai tidak menunjukkan raut wajah yang berubah, kecuali semakin hilangnya rumah-rumah panjang yang dulu menjadi ciri khas desa-desa di Kalimantan Timur.

Di tepi-tepi sungai, orang-orang selalu mengingat datangnya banjirkap. Banjir-banjir sungai karena musim pasang disertai gelontoran ratusan bahkan jutaan kayu yang mengapung menutupi seluruh permukaan air sungai. Banjirkap ini, sudah menjadi sejarah perluasan tebang hutan di Kalimantan Timur. Orang-orang di Kalimantan Timur, sebagian mengingat asal usul banjirkap ini dengan baik. Peristiwa ini diawali oleh kedatangan para investor Jepang yang diberi keleluasaan mencari gelontoran kayu-kayu eksotik khas Kalimantan untuk diolah. Karena permintaan yang besar dari pihak eksportir Jepang, kayu-kayu ini harus diceburkan ke sungai sampai menuju hilir-hilir yang bisa dilewati oleh truk-truk pengangkut kayu.

Begitulah kondisinya. Ketimpangan terjadi diantara perusahaan-perusahaan besar dengan nasib perantau dari Jawa.  Kecuali menjadi buruh perusahaan-perusahaan itu, menjadi petani ditengah lautan hutan belukar Kalimantan Timur tidak bisa disetarakan dengan ikhtiar perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki kemampuan memotong-motong kayu dari hutan tropis ini dalam jumlah jutaan meter kubik. Dengan modal besar dan ijin usaha dari Departemen Kehutanan, perusahaan-perusahaan ini memiliki kapasitas produksi menebang kayu dalam jumlah besar.

Di Sembakung dan di kecamatan-kecamatan lain, kayu ulin, merupakan komoditas yang menggiurkan. Dua puluh tahun yang lalu, kayu-kayu ini mudah diperoleh, diperjualbelikan dan apalagi dijadikan bahan bangunan bagi rumah-rumah penduduk yang membutuhkan. Sekarang, bahkan sepuluh tahun yang lalu, kayu-kayu ini tidak boleh dijual sembarangan. Kelangkaan ini akibat penggundulan berlebihan terhadap hutan-hutan di Kalimantan Timur. Dari beberapa sumber, diperkirakan lahan hutan di Kalimantan Timur hilang sekitar 350.000-500.000 hektar tiap tahun. Bisa dibayangkan kekuatan modal dan teknologi yang mampu menggerus hutan-hitan di Kalimantan ini.

Sebaliknya, petani-petani transmigran, tidak memiliki hak untuk menjadi produsen kayu di daerah ini. Mereka tidak memiliki ijin dan memiliki kewenangan terbatas dengan ratusan hektar hutan dan tanah belukar yang disediakan negara.

Jangankan pasar, fasilitas publik yang mereka perlukan saja sangat minimal. Transportasi darat tetap saja menyusahkan. Transportasi air, dari zaman kolonial Belanda sampai hari ini tidak berubah. Namun, di tengah situasi serba sulit ini, perusahaan-perusahaan besar memiliki privelege-privelege untuk membuka lahan dengan kekuatan mesin besar dan buruh-buruh yang sudah disiapkan – tidak lupa adalah surat sakti untuk mensahkan pendudukan mereka di areal tertentu.

Di Desa Atap, salah satu dari Kecamatan Sembakung, transportasi publik paling modern menuju Tarakan adalah kapal Boat bermuatan 20 orang. Perahu ini sayangnya tidak melaju tiap hari. Jika tidak didapatkan transportasi ini, orang-orang harus meregoh sekitar satu juta untuk menyewa Boat ke Tarakan-Sembakung.

Bisa dibayangkan jika seseorang dari Sembakung pergi ke Tarakan membawa hasil pertaniannya, biaya transportasinya sungguh sangat besar. Padahal satu-satunya kota teramai adalah Tarakan. Di Sembakung, hasil-hasil padi setempat bisa disimpan untuk beberapa bulan lamanya. Mereka juga bisa mengolah kayu, menanam sayuran dan peternakan. Akan tetapi, lahan-lahan di Sembakung yang bisa dimanfaatkan sesuka pemiliknya tidak didukung oleh fasilitas publik yang memberi kemudahan penduduk disini menjual produk-produknya. “Disini orang-orang memiliki uang, tapi untuk apa uang itu, belanja saja sulit harus pergi Tarakan”, kata ibu Rini, istri kepala desa Atap.

Kemudahan? Mungkin istilah ini terlalu dilebih-lebihkan untuk menjustifikasi “kemalasan” penduduk asli Sembakung. Faktanya, etos dikalangan orang-orang asli (sering disebut sebagai Dayak Agabak dan Dayak Tidung) disini terasa senjang dibandingkan misalnya dengan penduduk-penduduk pendatang. Semisal orang Jawa dan Bugis Makassar yang menguasai sektor perdagangan. Kedua etnis pendatang ini memiliki kisah sendiri dalam mengais hidup di Sembakung.

Kegigihan etnis pendatang ini bahkan direspon sebagai upaya otokritik oleh elite-elite Dayak Tidung sendiri. Misalnya, Bu Rini, istri kepala Desa Atap ini kerap merasa geram lantaran “kemalasan” saudara-saudaranya.   Toh kita tidak cukup meneladani kegigihan orang-orang pendatang ini sembari mengacuhkan kekurangan-kekurangan yang pada dasarnya bersifat struktural. Orang Bugis misalnya, jaringan-jaringan yang sudah tersusun rapi dalam menguasai sektor pedagang dan transportasi memudahkan masuknya barang-barang yang mereka kirim dari Tarakan menuju desa-desa pedalaman di Sembakung. Jaringang-jaringan etnis ini nampaknya menjadi cara berjejaring paling jitu untuk menguasai sektor-sektor usaha tertentu. Kemahiran orang-orang Bugis Makassar disini terasah dalam menjalankan roda perniagaan mereka. Transportasi air, pedagang kelontong, nelayan, dan beberapa bagian di sektor birokrasi ditempati oleh kelompok-kelompok Bugis-Makassar.

Sayang, pengelompokan etnis ini mudah dijadikan sumbu untuk membakar konflik. Beberapa tahun yang lalu, Tarakan nyaris menjadi medan konflik  Jilid ke-2 setelah kasus Dayak-Madura di Pontianak. Bermula dari soal persaingan bisnis antar orang dan beberapa kelompok, peristiwa ini sempat menyatukan sentimen orang-orang Dayak di Tarakan yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari saja mereka susah diintegrasikan. Termasuk di Sembakung, jika konflik dari Tarakan ini benar-benar meletus, penyisiran terhadap etnis-etnis tertentu sungguh susah untuk dihentikan.

Beruntunglah, konflik itu tidak terjadi lantaran kesigapan sebagian elite-elite tertentu dalam memediasi ketegangan itu. Namun, satu hal menarik dari peristiwa ini adalah perkara relasi antar etnis yang sekarang ini relevan kembali untuk didiskusikan. Saya kira di Tarakan, relasi antar kelompok dari latar belakang etnis yang beragam semakin mengental. Di negeri paling terpencil saja, semisal Sembakung, golongan-golongan penduduk sudah semakin ditempati dari latar belakang etnis yang beragam. Diskursus etnisitas menjadi penting mengingat tarikan di medan persaingan ekonomi pasar kerapkali harus menggunakan kekuatan etnisitas (tidak jarang juga agama) untuk membangun kontestasi antar kelompok. Sentimen etnis dan etnisitas benar-benar menjadi entitas sosial berupa kelompok yang solid ketika kita sadar bahwa disana tengah terjadi persaingan ekonomi politik yang begitu sengit.

Sebaliknya, yang nampak tidak jelas adalah pengelompokan Jawa yang memiliki langgam “adem ayem”. Paling tidak, saya temukan profil seperti ini di desa-desa Sembakung. Sebut saja Mbokde, sosok ibu-ibu berusia lima puluhan yang setia menjalani profesi sebagai pedagang keliling. Mbok de adalah sosok orang Jawa yang harus berjuang sendiri, meniti karir dari bawah untuk menjadi pedagang dengan pelanggan dan jaringan yang meluas. Pedagang-pedagang Jawa yang menguasai sektor komoditas pertanian seperti sayur-sayuran terutama adalah petani yang memiliki lahan untuk ditanan dengan komoditas yang bisa dilempar ke pasar. Selanjutnya, mereka tidak mungkin berharap pada kelompok lain yang pergi sendiri ke ladang-ladang mereka sebagai distributor yang siap menampung hasil panennya. Mereka sendirilah penjual yang mesti berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk menjajakan dagangannya.

Kebebasan mengais rejeki memang terasa luas bagi pendatang-pendatang baru di Kalimantan Timur. Tapi, tanpa jejaring dan modal yang kuat, kebebasan itu tentu tidak mudah tersalurkan sebagai kekuatan untuk menghimpun sumber-sumber ekonomi.  Mereka harus mengubur impian menjadi kaum kelas menengah baru. Bahkan menjadi tuan di negeri sendiri sungguh sangat mustahil. Wilayah-wilayah di luar Jawa sebenarnya adalah mutiara Khatulistiwa yang sesungguhnya. Namun, mutiara itu tidak pernah dirasakan dan dijemput sebagai sumber kemakmuran oleh kaum Transmigran.

Luar Jawa tetap saja dunia periferal yang menjadi ladang eksploitasi kaum pemodal. Ironisnya, para pemodal ini jarang mengalami fase sejarah migrasi ala Darmaji.  Darmaji tetaplah merasa mapan sebagai pegawai negeri, meskipun terbentang luas kesempatan baginya untuk mengolah sawah, ladang sesuai kemampuannya. Kukira, Darmaji adalah tragedi. Meskipun lepuh keringatnya saat mendayung Sembakung dengan menerjang sungai sepanjang 300 Km masih ia ingat sampai hari ini, ingatan itu tetap saja masa senja yang belum bisa ia hapuskan dalam perjalanan hidupnya. Berharap pada uang pensiun sekitar satu juta, ia hidup hanya dengan mengandalkan cocok tanam di kebun yang hasilnya tidak seberapa.

(Kunjungan ke Kecamatan Sembakung atas dana dari Interseksi Foundation)

*Tulisan ini terselenggara atas Biaya The Interseksi Foundation, dimuat juga di, www.interseksi.org

M.Nurkhoiron
Bagi komunitas Ammatoa, firman Tuhan turun ke bumi 40 juz, bukan 30. Mereka mengalami pengucilan dan kesewenangan, mulai dicap sesat hingga diserobot tanah leluhurnya.

JIKA PERATURAN daerah (perda) syariat Islam di Bulukumba, Sulawesi Selatan, diterapkan dan dijadikan patokan, komunitas Ammatoa Kajang barangkali tak pantas disebut Islam. Orang Ammatoa tak kenal huruf Arab. Lagi pula, mereka punya paham sendiri soal kitab suci. Mereka punya Pasang Ri Kajang yang terdiri dari 10 juz.”Tuhan sesungguhnya menurunkan firman buat manusia setebal 40 juz. Yang 30 juz, al-Quran itu, ayat Tuhan buat orang lain. Sedangkan buat Ammatoa 10 juz saja, dan itu tertuang dalam kitab lontara Pasang Ri Kajang,” kata Puang Matoa, kepala komunitas di Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Orang Ammatoa betul-betul memegang teguh kitab lontara itu. Pasang ri Kajang menyimpan pesan-pesan luhur. Yakni, penduduk Tana Toa harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Lalu, harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan. Orang Ammatoa juga diajarkan untuk bertindak tegas, sabar, dan tawakal. Pasang ri Kajang juga mengajak untuk taat pada aturan, dan melaksanakan semua aturan itu sebaik-baiknya.

Di luar itu, Kajang juga punya kisah yang barangkali akan membuat sebagian orang Islam mencibir. Syahdan, tersebutlah ulama bernama Datuk Ri Tiro. Dia menyebarkan Islam di tanah Sulawesi Selatan. Datuk Ri Tiro lalu berjumpa dengan Ammatoa. Maka, terjadilah perkelahian seru. Saking hebatnya, adu kadigdayaan itu tak memunculkan pemenang maupun pecundang. Kesaktian sama-sama seimbang.

Orang Ammatoa mendalami betul kisah ini. Mereka lalu memahami, tradisi dan Islam tak boleh, dan tak bisa, saling mengalahkan. Bagi mereka, Islam di Tana Toa adalah soal batiniah, sedang urusan syariat biar orang luar saja yang mengurus.

KISAH MACAM itu tentu saja suka dianggap irasional—sekadar bumbu hidup dari orang-orang yang selama ini lebih dianggap sebagai “minoritas terpencil”. Kerapkali mereka dinilai sebagai kelompok terbelakang, atau penganut “budaya rendah”. Tak sedikit yang mengira, Ammatoa di Kajang hanya sekumpulan suku terasing dengan paham Animisme.

Para pendukung syariat Islam, lebih-lebih, akan mencap orang Ammatoa sesat. Apalagi jika melihat orang Ammatoa yang tampaknya tak pernah salat, semakin teballah semangat mereka untuk melakukan jihad dan dakwah di tanah Kajang.

Pernah, di tahun 1980an, sekelompok mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Makassar, datang ke Kajang. Mereka hendak melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN), menyebarkan ajaran agama. Para mahasiswa lama beradu gagasan dengan orang Ammatoa. Mahasiswa-mahasiswa itu nyaris frustasi. Menurut mereka, nalar orang Ammatoa tak bisa diarahkan, orang Ammatoa tak bisa paham Islam.

Maka, setelah keluar dari tempat KKN itu, para mahasiswa menyebarkan ceritanya. Dan, kian kukuhlah citra bahwa Ammatoa benar-benar terbelakang. “Orang-orang Ammatoa adalah suku terpencil yang sungguh pantas untuk diubah,” kata sebagian peserta KKN.

Demikianlah orang Ammatoa dipersepsikan dan diperlakukan. Orang Ammatoa pun pernah mengalami nasib yang lebih pedih. Mereka dianggap sebagai kelompok yang perlu disingkirkan. Saat Kahar Muzakkar menguasai Sulawesi Selatan, orang Ammatoa dikafir-kafirkan. Mereka mendapat perlakuan tak ramah. Suatu ketika, pasukan Kahar Muzakkar tiba-tiba datang dengan parang dan pedang. Mereka meradang ketika melihat penduduk-penduduk desa di Tana Toa tak mau tunduk dan bayar upeti.

Begitu pula, lantaran punya keyakinan yang tak masuk daftar resmi negara, orang Ammatoa nyaris seperti tak dianggap sebagai warga negara. Belum lama ini, mereka harus menerima nasib pahit, untuk ke sekian kalinya. Tanah-tanah leluhur mereka diserobot, diklaim sepihak oleh orang lain. Yang menyedihkan, negara malah melindungi aksi-aksi penyerobotan itu.

Saat itu, ratusan peluru menghujani tubuh-tubuh ringkih petani tak berdosa, hanya karena mereka menuntut hak kepemilikan tanah. Penderitaan menjadi sempurna ketika pengadilan memenangkan PT Lonsum, sebuah perusahaan besar yang lama beroperasi di Bulukumba. Melalui bukti sertifikat, PT Lonsum berhasil memenangkan perkara. Perusahaan ini sukses mengantongi kepemilikan tanah tak kurang dari 500 hektar di Kajang, yang sebagian masih milik adat Tana Toa.

Melalui proses pengadilan, yang terlihat begitu jauh dari rasa keadilan itu, orang Ammatoa harus melepas tanahnya. Ya, orang Ammatoa hanya tahu tanah sebagai suatu yang sakral di Tana Toa. Tapi, itu ternyata tak lebih dihargai ketimbang tanah sebagai sebuah properti. Kitab lontara juga tak pernah dianggap, negara hanya mengakui sertifikat. Dan, bagi adat di Ammatoa, yang tak mengenal tanah sebagai barang yang diperjualbelikan, sertifikat tentu menjadi sesuatu yang aneh. Di Tana Toa, tanah adalah noktah budaya, yang tanpa itu istilah Ammatoa tak mungkin ada.

Tradisi semacam itu telah hidup ratusan tahun. Mereka tak pernah berulah, apalagi berniat membangun negara. Toh, meski usia adat Ammatoa jauh lebih tua dari negara RI itu sendiri, tetap saja hukum-hukum mereka tak pernah dihargai.

Dongeng rakyat, legenda, syair mistik milik Ammatoa juga cuma jadi bahan cemoohan oleh orang luar. Hanya Puang Matoa, si pemimpin Ammatoa, sendirilah yang mengerti bahwa mereka sendiri harus menyiasati hidup dan kehidupan Kajang yang kian didera dunia luar yang begitu cepat berubah. Kisah-kisah kecil itu hanya bagian dari upaya untuk bertahan dari goncangan dunia luar tersebut.

Dan, hingga kini, Ammatoa tetap hidup dengan tradisi itu, di pedalaman, nyaris terisolasi. Orang luar suak mengidentikkan kesunyian Tana Toa itu dengan ilmu gaib dan supranatural. Sebuah kawasan yang gelap, senyap, dan asing. Belum lagi kesan kumuh yang terus melekat. Kondisi semacam itu, serta kesan adanya aura mitis itu membuat orang luar mudah melabelinya sebagai “daerah tak beragama”. Tapi, sungguhkah?

“Tidak juga,” kata PM Laksono, antropolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. “Ammatoa mengingatkan betapa penting perspektif hidup yang reflektif,” ujarnya. “Dalam suasana hidup yang seperti ini, Puang Matoa berani menjalani hidup paling miskin di antara yang miskin. Kalau semua orang ditakdirkan kaya, maka dia yang paling terakhir kaya.” Jadi, yang jadi masalah, negara, agama (Islam) atau Ammatoa?*

Oleh.M.Nurkhoiron

Berbagai kelompok masyarakat tak mampu mengungkapkan identitas agama, etnis, dan bangsanya. Mereka dipaksa mengikuti identitas yang resmi.

Tak disangka, cuma gara-gara tak termasuk penganut agama resmi, Jatikusuma nyaris harus membatalkan hajatan pernikahan anaknya. Saat itu tahun 2000. Jatikusuma, salah seorang penganut ajaran Sunda Wiwitan di kawasan Cigugur-Kuningan, Jawa Barat, itu harus kena tendang kanan kiri. Orang Sunda Wiwitan biasa dimainkan aparat birokrasi.

Pejabat negara setempat, khususnya di wilayah Departemen Agama, selalu menanyakan penganut Sunda Wiwitan masuk agama mana: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Khonghucu. Penganut Sunda Wiwitan akan menjawab: agamanya, ya, Sunda Wiwitan. Birokrasi tentu kesal, dan dari sinilah perlakuan-perlakuan tidak adil akan diterima penganut Sunda Wiwitan.

Jatikusuma masih beruntung. Pemerintahan Abdurrahman Wahid saat itu memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dia hadapi. Jatikusuma akhirnya bisa melangsungkan acara pernikahan sakral itu.

Jatikusuma tak sendiri. Pengalaman serupa juga terjadi di desa Baturejo, Pati, Jawa Tengah. Di sana ada komunitas yang menyebut diri Sedulur Sikep. Banyak orang lebih mengenalnya sebagai komunitas Samin. Di Pati, kata samin sangat gampang diasosiasikan sebagai polos dan bodoh. Di kalangan masyarakat santri Pati, saminan jadi istilah untuk Sedulur Sikep yang berkonotasi “pinggiran”, ngeyelan (keras kepala), sukar dipahami, tak punya aturan dan semaunya sendiri.

Nah, bulan lalu, ada dari Sedulur Sikep ini yang hendak mengadakan pasuwitan alias upacara pernikahan. Belum-belum, modin yang biasa mengurusi soal nikah-menikah menolak memberi restu. Bahkan, ia mengancam akan melakukan aksi pengerahan massa.

Tahu apa alasannya? Bukan karena Sedulur Sikep tak pernah memberi sedekah—atau sebut saja upeti—meski bukan tak mungkin itu jadi salah satu sebab. Sedulur Sikep tidak pernah mau menganut satu pun dari agama resmi. Ini yang jadi alasan utama bagi modin.

REMEH kelihatannya. Tapi itulah fakta. Penganut Sunda Wiwitan maupun orang Sedulur Sikep sudah terlanjur dicap negara sebagai anonimitas, tak punya status. Di zaman Orde Baru, orang macam begini akan diidentifikasi sebagai subversif. Setiap penduduk harus memiliki identitas yang lengkap. Petugas sensus yang ditunjuk Badan Pusat Statistik tidak diperkenankan mengosongkan kolom agama pada lembar identitas penduduk. Kolom agama harus diisi.

Ya, pembangunan nasional—inilah mantra ajaib Orde Baru. Dengan mantra ini, Orde Baru melakukan mobilisasi massa besar-besaran. Kiai-kiai dikumpulkan. Pendeta-pendeta dihimpun. Tetua-tetua adat diorganisir. Mereka semua diinstruksikan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Dari sini, muncullah program yang mengesankan itu: “bersih desa”.

Program “bersih desa” membuat semua penduduk harus dicatat identitasnya. Targetnya, setiap penduduk harus “bersih”. Maka, yang “cacat politik” ditandai sebagai eks-tahanan politik atau eks-narapidana politik (eks tapol/napol). Yang “cacat hukum” dapat stempel “sampah masyarakat/bromocorah”. Dan, tak kalah hebatnya, yang “cacat budaya” memperoleh status “masyarakat primitif”, “tak beragama”, “tak beradab”.

Ada perlakuan khusus buat yang “cacat budaya”, yang disebut belum beragama itu. Buat mereka, program bersih desa adalah menghadirkan kiai, pendeta, biksu, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Beramai-ramai. Tugas tokoh agama itu memberi “pencerahan spiritual”. Itu bahasa halus, padahal maksud sebenarnya adalah memaksa kaum “cacat budaya” itu memeluk agama resmi.

Buntutnya, terjadilah persaingan merebut umat. Ini membuat masyarakat yang hendak “diagamaresmikan” itu jadi tercerai-berai. Ada pengucilan. Mereka yang tak mau bergabung ke dalam agama resmi akan disingkirkan.

Lihatlah apa yang terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di sebagian desa di sana, agama Bodhe nyaris musnah oleh invasi Buddha. Vihara-vihara dibangun. Anak-anak muda dididik dan dikirim menjadi biksu-biksu baru. Mereka harus mengubah identitas agamanya sebagai pemeluk Buddha. Mereka berubah dari Bodhe ke Buddha. Padahal keduanya sama sekali berbeda.

Hal serupa juga dialami orang Dayak di Kalimantan Selatan, yang berubah menjadi orang Banjar.

Begitulah, mantra pembangunan nasional ternyata sangat erat terkait dengan invasi agama-agama itu. Jane Monnig Atkinson, penulis The Art and Politics of Wana Shamanship, melihat dengan jelas keterkaitan itu. Atkinson, yang pernah lama bermukim di suku terpencil Wana, Sulawesi Tengah ini, mengatakan bahwa alasan penghilangan praktik-praktik pagan tradisional dari daftar agama-agama yang absah di Indonesia sudah jelas.

Eksplisit, kata Atkinson, konsep agama adalah konsep kemajuan, modernisasi, dan kesetiaan kepada tujuan-tujuan nasionalis. Penduduk yang dianggap bodoh, terbelakang atau cuek terhadap visi nasionalis adalah orang-orang yang secara de facto tidak memiliki agama. Pendeknya, lanjut Atkinson, agama adalah garis pembagi yang mempertentangkan massa petani dan penduduk kota di satu sisi, dengan komunitas tradisional yang kecil—yang tidak terintegrasi dengan politik ekonomi nasional—di sisi lain.

PENGALAMAN jadi target untuk “diagamaresmikan” juga dialami komunitas Bayan. Kelompok masyarakat di kawasan Nusa Tenggara Barat ini lebih dikenal sebagai penganut ajaran Wetu Telu. Mereka masih belum lupa bagaimana para ulama dikerahkan dari berbagai daerah Lombok buat mengislamkan mereka. Ada yang menerima dengan terpaksa. Tapi, yang menolak dan tetap bertahan dengan tradisi mereka juga tidak sedikit.

Tengoklah, sejumlah penduduk desa di kawasan Bayan sampai kini masih kokoh memegang keyakinannya. Di sini, masjid tak boleh dibangun. Mereka ramai-ramai menolak “Islam resmi”. Semangat ini juga banyak dialami oleh komunitas-komunitas lokal di Sulawesi Selatan.

Amatoa, salah satu komunitas lokal di Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, punya cerita. Sebuah masjid yang berdiri di depan pagar batas wilayah adat mereka hingga kini dibiarkan kosong dan lusuh. Pasalnya, orang-orang Amatoa tak kenal masjid sebagai bagian dari tradisi mereka. “Di sini semua orang Amatoa itu Islam,” kata Thamrin, salah seorang warga komunitas Amatoa. Toh, keislaman Amatoa di Bulukumba tak menjadikan orang seperti Thamrin bisa tidur nyenyak.

Komunitas Amatoa cemas dengan peraturan daerah Bulukumba. Seiring otonomi daerah, tirani mayoritas bergeser dari kekuasaan pusat ke propinsi dan kabupaten. Mayoritas Islam di Bulukumba mendesak untuk menerapkan syariat Islam sebagai peraturan daerah. Padahal, bagi kelompok masyarakat macam Amatoa, syariat Islam hanya mengingatkan pada trauma masa lalu ketika Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) menyerbu mereka.

Tampaknya, benturan demi benturan terus saja terjadi. Para pemeluk keyakinan lokal tak pernah merasa merdeka hingga hari ini. Sentimen kolektif macam agama, etnis, bangsa, selalu saja dianggap mengancam, biang disintegrasi. Tapi, buat negeri Kanada, sentimen kolektif seperti itu bukan sebuah petaka, bukan ancaman.

Negeri ini punya kebijakan menarik. Namanya multicultural policy. Sejak kebijakan itu berlaku pada 1971, Kanada memberi restu bagi suara kolektif apapun yang mau menyerukan identitas agama, etnis, bangsa dan bahasa. Tentu pro kontra kebijakan ini selalu ada. Tapi bukti positif hasil kebijakan ini muncul dalam suatu survei oleh lembaga terkenal, The Angus Reid Group, tahun 1991.

Dari 3.325 responden yang dipilih untuk diwawancari, 78 persen percaya, Kanada mendorong nilai-nilai bersama. Lantas 91 persen di dalamnya yakin, nilai-nilai tersebut penting dalam mengikat mereka secara bersama sebagai sebuah bangsa. Selain itu, hampir tiga perempat (73 persen) percaya, kebijakan multikulturalisme menjamin orang-orang Kanada dari latar belakang yang berbeda-beda memiliki rasa kebersamaan sebagai orang Kanada. Dan yang melegakan, 90 persen yang diwawancarai masih mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Kanada.

Nah, jika mau belajar dari Kanada, tentu kelak tak perlu cemas dengan artikulasi: Bugis-Indonesia, Jawa-Indonesia, Cina-Indonesia, Papua-Indonesia. Ini justru jadi mozaik kekayaan identitas: agama, etnis, dan bangsa di Indonesia. Jadi, saat orang Papua mengibarkan bendera yang bukan merah putih, tak perlu gusar. Siapa takut?
M. Nurkhoiron

Oleh: M.Nurkhoiron.

Ada yang menarik disimak dalam kasus perundingan RI-GAM di Helsinki. Gerakan Aceh Merdeka rupanya tidak perlu ngotot lepas dari Indonesia untuk menjadikan Aceh Merdeka. Tuntutan kemerdekaan rupanya sudah cukup jika ide “pemerintahan sendiri” dipenuhi. Perjuangan self determination dari GAM kini tidak lagi harus mendobrak tembok NKRI, lalu menuntut pemisahan diri (secessionist). Sembari berada dalam lingkup negara Indonesia, Aceh tak harus menanggalkan semangat kebangsaannya yang khas, dan memiliki otonomi mengurus dirinya sendiri, begitu kira-kira tuntutan GAM.

Soalnya, bagaimana rumusan “pemerintahan sendiri” di Aceh kelak agar tidak menjadi konflik baru dengan kubu RI? Jelas, ini bukan pekerjaan mudah.

Sampai hari ini, ideologi NKRI masih melihat jangkar politik pusat sebagai sosok “yang maha menguasai” rakyat Indonesia. Nyaris seluruh praktik hidup kita berbangsa tak lepas dari dominasi dan hegemoni pusat ini. Atribut keindonesiaan kita tak hanya lekat dalam urusan administratif kewarganegaraan (citizenship), tapi juga asal-usul kebangsaan, keagamaan, kesukuan—semua harus berada dalam subordinasi pusat.

Padahal, bukankah Aceh sampai hari ini juga masih merasa sebagai entitas bangsa? Timor Timur sebelum memisah dari RI, Papua, dan juga sebagian rakyat Riau dengan Riau Merdeka-nya, dalam banyak hal adalah gema sebuah bangsa. Ini belum termasuk agama dan etnis-etnis lokal yang mungkin klaimnya bisa jadi serupa. Karena dalam banyak hal, etnik dan bangsa seperti dua mata uang dari koin yang sama.

Sayang, suara-suara lokal ini tergerus oleh politik nation-state, yang atas nama nasionalisme, terjadi homogenisasi segala bidang. Bertolak dari mitos Sumpah Pemuda 1928, narasi keindonesiaan sampai hari ini masih meyakini betapa penting kemanunggalan negara dan bangsa (juga bahasa). Hubungan-hubungan ini lalu dirumuskan ke dalam teori integralistik, yang oleh Marsilam Simanjuntak justru dianggap menyimpan ideologi Chauvinisme yang akut.

Orde Baru menjadi bukti paling otentik atas praktik teori ini, betapa negara begitu alergi dengan kolektivisme kesukuan, keagamaan, dan apalagi kebangsaan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan. Kebijakan Darah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Timor Timur, Papua, dan penggerusan budaya-budaya lokal oleh proyek nasional adalah korban-korban politik Orde Baru yang paling spektakuler.

Kemajuan di GAM juga perlu terjadi di kubu RI. Kita mesti sadar, kegagalan nation state di banyak negara mulai dipertanyakan. Self determination ternyata masih terus ditagih oleh bangsa dan kelompok minoritas yang hidupnya masih papa oleh kesewenangan pihak-pihak yang mengatasnamakan,”kepentingan/integrasi nasional”, “budaya nasional”, dan segala proyek nasional yang serba absurd lainnya.

Di tengah rimba modernitas yang serba ingin menyamaratakan gaya hidup, selera, identitas, toh pendulum glokal(isme) tak mudah ditepis oleh arus penyeragaman itu. Bukan saja Timor-Timur dulu, Papua, Aceh, yang kini tampak artikulatif. Kekenyalan komunalitas yang memayungi etnic Wana di Sulteng, agama Bayan di NTB, Parmalim di Sumut, Sedulur Sikep di Pati, Towani-Tolotan dan Amatoa-Kajang di Sulsel, adalah arus liyan yang kerap menampakkan sikap anti-modernitas.

Jika kita gagal mengapresiasi semua kekayaan budaya bangsa itu, mungkin semua itu kelak bisa menjadi ancaman.